Ibadah Diminta Bubar Kegiatan Ekonomi Diumbar

Setelah memutuskan kebijakan yang plin-plan  melonggarkan arus trasnportasi, pemerintah kembali berulah dengan kebijakan yang inkonsisten, yakni dengan membatasi aktivitas di tempat ibadah namun melonggarkan kegiatan ekonomi. Himbauan untuk tidak melaksanakan ibadah di masjid terus diumumkan, namun ironinya kerumunan masa di toko besar apalagi di mall seolah dibiarkan. Baik pelonggaran trasnportasi dan pembiaran aktivitas ekonomi masyarakat namun membatasi aktivitas tempat ibadah sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa pemerintah sedang mengukuhkan posisi sebagai penguasa yang memegang teguh ideologi kapitalisme. Ideologi yang tegak atas sekularisme, dimana agama hanya formalitas belaka, tidak ada upaya serius untuk sekadar mengajak rakyat untuk taubat saat kondisi semakin gawat, yang ada malah mengejar materi, membuka keran kegiatan ekonomi selebarnya yang sejatinya bukan demi perputaran ekonomi rakyat, namun demi konglomerat.
Tidak hanya menunjukkan jati diri sebagai penguasa sekular, posisi pemerintah yang hanya sebatas sebagai regulator juga merupakan bukti ciri penguasa kapitalistis, tidak memberikan pelayanan terbaik dan maskimal atas urusan rakyat, hanya sebatas regulator yang nyatanya berlepas tangan atas urusan rakyat. Bukannya bertanggungjawab melindungi nyawa rakyat, pemerintah malah membiarkan rakyatnya berjibaku sendiri untuk bertahan dari virus sekaligus berjuang untuk bertahan hidup. Sungguh ironi, penguasa yang katanya dipilih rakyat dan ada untuk kepentingan rakyat keberadaannya malah membuat rakyat semakin sekarat. Semestinya pemerintah sadar, pelonggaran kegiatan ekonomi merupakan langkah yang tidak akan mengantarkan solusi apalagi ditambah dengan pembatasan kegiatan ibadah, sudahlah rakyat sengsara tak dapat menikmati suasan ibadah pula. Tidak mendapat dunia sekaligus akhirat. Nasib rakyat benar-benar dipertaruhkan oleh pemerintah.

Saatnya pemerintah menunjukkan itikad baik menyelesaikan wabah corona ini dengan cepat dan tepat. Dimulai dari komitmen menghentikan kebijakan kapitalistis, menjamin kesehatan rakyat dengan memberikan pelayan terbaik dan murah untuk rakyat yang sakit serta tenaga medisnya. Menjamin keamanan dan kesehatan warga yang sehat. Tegas membatasi gerak masyarakat namun siap mencukupi kebutuhan seluruh rakyat. Sehingga yang sakit tertangani, cepat sembuh dan tidak menularkan. Sedangkan yang sehat tidak tertular dan bisa berperan membantu apapun yang mungkin dilakukan agar setiap warga tak terabaikan haknya.  Berikutnya berusaha memperbaiki kebijakan dengan menjadi syariah kaffah sebagai pijakan. Kebijakan yang telah diambil saat ini tak pelak hanyalah kebijakan kapitalistik sekular yang hanya menguntungkan segelintir pemilik modal. Saatnya pemerintah mengambil lankgah perubahan yang dianggap tidak popular dalam kancah perpolitikan internasional, yaitu menerapkan Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, menjadikan Islam sebagai standar atas semua kebijakan, tidak hanya wabah corona yang terselesaikan akan tetapi seluruh permasalahan akan mendapatan solusi, dan hidup pun akan menjadi berkah.