Sunday 17 October 2021

Mengizinkan PTM Namun Minim Persiapan, Solusikah?

 



Desakan kondisi menuntut pemerintahkan menyiapkan pertemuan tatap muka ( PTM), bukan desakan main-main, namun tuntutan serius dari semua pihak. Orang tua sudah resah kesulitan mendampingi anaknya pembelajaran jarak jauh (PJJ), siswa sudah pusing menyerap materi PJJ, guru apalagi, hanya bisa gigit jari melihat perkembangan peserta didiknya. Akhirnya, SKB beberapa menteri pun diteken. Beberapa sekolah sejak akhir Agustus sudah memulai PTM terbatas. Namun pelaksanaan PTM di lapangan tidak seiring dengan kebijakan penyiapkan infrastuktur sempurna untuk kebutuhan PTM di tengah pandemik. Sekolah bersama wali murid, terutama di sekolah swasta harus berjuang mati-matian menyiapkan seluruh sarana protokol kesehatan dengan mandiri. Tentu ini bukan hal yang mengherankan. Dalam situasi normal saja pemerintah tidak maksimal apalagi dalam keadaan pandemi yang membutuhkan fasilitas ekstra.

Ini dari aspek penyediaan fasilitas, dari ketentuan syarat vaksinasi 70% juga belum ada jaminan, mengingat per 1 September 2021 Kementerian Kesehatan merilis data vaksinasi pertama masih mencakup 30%. Sangat jauh dari target yang harus dipenuhi untuk bisa PTM.

Kebijakan yang paradoks seperti ini jelas menjadikan rakyat sebagai taruhan. Sudahlah pendidikan tidak ada jaminan, kesehatan pun dipertaruhkan. Potret nyata lemahnya negara memberikan jaminan kepada seluruh warga negara.

Paradigma berpikir pemimpin yang harus diubah. Rakyat adalah amanah, wajib diurusi semua kebutuhannya, karena itulah kewajiban, karena kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Kebijakan mengurusi rakyat berbasis sistem sekular yang mengabaikan syariat agama harus segera diakhiri, sebab sistem ini hanya mengantarkan rakyat pada kesengsaraan karena minimnya tanggung jawab negara atas urusan rakyat. Keuntungan materi menjadi pertimbangan utama. Maka wajar jika bidang pendidikan dan jaminan kesehatan seringkali diabaikan.

Solusinya, harus ada perubahan sistemik. Perubahan dari sistem kapitalistik menuju sistem yang paripurna nan berkah, yaitu sistem. Islam. Dalam sistem Islam, pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh negara, semua rakyat berhak mendapatkan pemenuhan terbaik. Maka negara akan menomorsatukan kepentingan rakyat ini. Pelayanan seperti ini tentu bukan perkara utopis, namun perkara yang pasti dalam sistem Islam. Karena sistem Islam adalah sistem terbaik, terlengkap dan jelas akan mengantarkan pada keberkahan, menjadi rahmat untuk seluruh alam.

Sudah tayang bulan lalu di sini : https://retizen.republika.co.id/posts/12988/mengizinkan-ptm-namun-minim-persiapan-solusikah