Rakyat Tangguh, Potret Lepas Tangannya Penguasa?

Dalam rangka menindaklanjuti program New Normal Life salah satu tuntutan kepada rakyat adalah menjadi rakyat yang tangguh, maka dicanangkanlah Desa Tangguh, Pasar Tangguh, Terminal Tangguh, Stasiun Tangguh dan sebagainya. Namun jangan salah, penyematan kata tangguh tidaklah semanis harapan. Lagi-lagi ini hanya akal-akalan penguasa untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai pengurus urusan rakyat, program tangguh ini hanyalah kamuflase untuk menyibukkan rakyat dengan urusannya sendiri-sendiri.

Memang benar, program rakyat tangguh bertujuan membentuk kemandirian rakyat menghadapi bencana, namun program ini bukan karena kebaikan hati penguasa yang peduli kepada rakyatnya akan tetapi menjadi bukti penguasa yang sudah tak mampu menjadi pengurus rakyat, sehingga rakyat diminta mandiri melindungi diri sendiri. Sayangnya latar belakang lepas tangan penguasa mengurus urusan rakyat bukan karena penguasa berada pada titik terlemah sehingga tidak bisa berbuat banyak, tetapi ini memang menjadi tabiat penguasa yang menerapkan sistem kapitalisme sekular yang naik pada tampuk kekuasaan semata karena dukungan kaum oligarki. Maka tak heran, kepentingan rakyat tak dipikirkan namun kepentingan para pebisnis begitu diistimewakan. Lihat saja, untuk program yang bersentuhan langsung dengan keperluan penanganan dampak langsung pemerintah setengah hati mengucurkan dana. Giliran program yang dijalankan kroninya pemerintah dengan longgarnya mengucurkan dana.

Rakyat tangguh memang diperlukan, namun bukan berarti negara lepas tangan. Dalam Islam seorang muslim wajib menghindarkan dirinya dari bahaya, di sisi lain negara juga wajib menjamin keselamatan warganya. Dengan demikian sinergi rakyat dengan penguasa sebagai pengayom mudah terwujud, sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme sekular yang saat ini menjadi landasan kebijakan penguasa Indonesia. Relasi untung rugi menjadi pijakan sehingga pelayanan bukan karena kesungguhan hati. Oleh karena itu, yang dibutuhkan rakyat saat ini tidak hanya sekadar program yang indah didengar, nanti kebijakan nyata yang menjadikan kepentingan rakyat dan keterikatan terhadap hukum Allah menjadi pertimbangan utama, dan ini hanya akan terwujud dalam sistem Islam. Wallahu a’lam.

Nur Aini, S. Si
Pare Kediri Jawa Timu