KHILAFAH DINANTI UNTUK ATASI PANDEMI

 

Setahun sudah virus corona mengguncang dunia, bukannya mereda malah ditemukan virus yang semakin mudah penularannya. Di Indonesia, sejak kasus pertama di awal 2020 belum juga menunjukkan tanda kasus puncak untuk kemudian berkurang kasusnya, jumlah orang yang tertular terus naik dan belum menemui titik puncak. Semakin banyak yang meninggal, dan ironinya penambahan tenaga medis dan akademisi yang meninggal karena corona terus saja berlangsung. Tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan covid dan kalangan akdemisi yang merupakan kekayaan tak ternilai bagi suatu bangsa. Tak berhenti sampai di sini, perekonomian pun dibuat tergoncang. Badai resesi menyapu semua lini, pegerakan roda ekonomi semakin pelan . Pendek kata, corona telah membuat semua sendi kehidupan terkena dampak. Sungguh kenyataan pahit yang harus ditelan semua manusia.

Namun sayang, kesadaran akan Maha Besarnya Allah yang telah mengirim makhluk mikro yang memporak-porandakan kehidupan umat manusia belum disertai dengan perubahan menuju taubat dan ketaatan total. Sejak awal kasus corona terdeteksi di Indonesia, kejumawaan terus menghiasi kebijakan penguasa. Kedzaliman tidak berkurang namun sebaliknya malah bertambah, pengesahan UU omnibus law yang kedok jahatnya semakin terlihat nyata, kebijakan yang menguntungkan pengusaha dan asing terus berlanjut sedangkan rakyat kecil dibiarkan menantang maut. Hingga saat ini pun kesungguhan pemerintah untuk menjamin kesehatan dan hak hidup seluruh rakyat belum dilakukan secara totalitas. Kemiskinan semakin meningkat, tindak kriminal, perceraian hingga bunuh diri semakin sering menghiasi layar kaca informasi. Kedzaliman terus berlangsung, kesewenangan terhadap pihak yang kontra penguasa semakin ditunjukkan. Belum lagi di kancah internasional. Timbangan hubungan dengan luar negeri semakin memberat dengan pihak luar negeri yang semakin untung, sedangkan Indonesia semakin buntung dengan terjebak pada utang luar negeri dan penjajahan berkedok investasi. Bukannya meringankan beban rakyat, ke depan rakyat akan terus terbebani akibat keputusan pemerintah yang tidak tepat mengelola anggaran dan terus berutang apapun bentuknya.

Memang sudah menjadi tabiatnya, solusi berbasis prinsip sekular kapitalisme tidak akan pernah memberi solusi, malah sebaliknya akan terus menuai masalah. Harus ada perubahan yaitu dengan menerapkan sistem terbaik dari Allah, yaitu penerapan syariah kaffah dalam naungan khilafah. Khilafah dengan tuntas akan menyelesaikan masalah berdasarkan aturan dari Sang Pencipta, hasilnya semua masalah teratasi dan keberkahan menaungi. Untuk penanganan pandemic, khilafah akan mengambil kebijakan dengan prinsip mendahulukan keselamatan nyawa seluruh rakyat di atas segalanya. Tegas mencegah penularan wabah. 

Langkah penting yang harus dilakukan adalah memastikan dan memisahkan penderita dari rakyat yang sehat. Mengeluarkan dana untuk menyediakan tes gratis sehingga ada kepastian rakyat yang sehat dengan rakyat yang terkena virus. Dengan langkah ini yang sakit wajib diisolasi dengan tetap dipenuhi kebutuhannya dan yang sehat tetap bisa beraktivitas secara normal. Berikutnya memastikan roda perekonomia terus berputar, dengan menyusun ulang anggaran. Pengeluaran yang tidak urgen dihentikan sementara, pengelolaan SDA yang melimpah ditata ulang , tidak diserahkan kepada swasta bahkan asing. Menghentikan utang ribawi yang membawa petaka dunia akhirat. Memenuhi kepbutuhan rakyat yang terpaksa harus isolasi sehingga tidak bisa mencari nafkah. Meningkatkan intensitas pembiayaan penelitian para ilmuwan untuk segera mendapatkan vaksin, khilafah akan terus menempuh cara halal agar nyawa rakyat tidak di ujung kematian, karena dalam sistem khilafah, nyawa warga Negara sangatlah berharga. Maka upaya maksimal untuk melindungi nyawa pun menjadi lengkah utama, bukan untuk kepentingan bisnis, akan tetapi semata agar rakyat selamat. Maka wajar jika saat ini umat terus berharap pada tegaknya khilafah, sistem warisan Rasulullah saw yang wajib ditegakkan dan sangat dibutuhkan umat, agar selamat di kehidupan dunia dan akhirat 

Puncak kesewenangan itu akan segera berakhir dengan kejatuhan

  

Akhir tahun 2020, di saat semua memutar kaleidoskop tentu dalam rangka muhasabah langkah dzalim malah menghiasi kebijakan pemerintah.

Setelah dengan keji membunuh 6 orang dengan informasi simpang siur, kedzaliman penguasa terus dipertontonkan, salah satunya dengan pelarangan aktivitas FPI. Dan seperti pendahulunya, HTI, FPI dibubarkan tanpa peringatan dan   keputusan pengadilan. Dan memang seperti itulah kesewenangan rezim melalui hasil revisi UU ormas. Asal ada alasan tidak suka sudah sah bagi penguasa membubarkan sebuah ormas. Alasan lain tinggal dicari-cari.

Keberadaan anggota FPI (atau mungkin sudah tidak aktif?) yang terlibat kasus terorisme bukan alasan kuat. Partai yang oknum pengurusnya banyak terlibat korupsi tidak diusik.

Tindakannya sering mengambil alih wewenang aparat terutama dalam hal sweeping harusnya menjadi evaluasi, ternyata aparat belum maksimal membasmi kemaksiatan. 

Sedangkan alasan membahayan minoritas, maka harus diperjelas. Minoritas yang mana? Tukang maksiat, PSK, LGBT? Jika benar, siapa sesungguhnya yang dirugikan?

Mungkin penguasa merasa jumawa kebijakannya begitu tegas dan tak bisa ditawari padahal sejatinya tak lebih dari kebijakan dzalim. Parahnya, kedzaliman terus saja dilakukan. Belum lagi kekonyolan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan, terlalu banyak kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat.

Karena kedzaliman itu bukti ketidakmampuan, dan rezim lemah. Maka bisa dipastikan tidak lama lagi akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, pihak yang didzolimi selayaknya tak perlu bersedih hati, terus istiqamah, menanti kemenangan yang tak lama lagi.

Kediri, 31 Desember 2020

Penguasa Rakus, Habitat Hewan Diberangus?

 

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tetap akan mempromosikan proyek wisata Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT). Alasannya, komodo merupakan hewan yang hanya ada di Indonesia sehingga memiliki nilai jual tinggi. "Karena saya pikir komodo ini cuma satu satunya di dunia, jadi kita harus jual," katanya dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 2 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Jumat (27/11). Ia mengakui jika proyek ini memang bersifat komersil. Namun, tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan hewan langka tersebut.(cnnindonesia.com).

Langkah pemerintah ini bisa dibilang sangat nekat, hanya demi segenggam rupiah alam pun dikorbankan. Pemasukan negara di sektor pariwisata tidak akan sebanding dengan dampaknya terhadap lingkungan karena proyek menjual kawasan wisata alam sudah terbukti mengganggu habitat makhluk hidup, tidak ada ceritanya pariwisata membuat lingkungan semakin baik, yang ada hanyalah kerusakan lingkungan meskipun dampaknya dalam jangka panjang. Proyek ini jelas akan merugikan. Pembangunan pariwisata tidak hanya merugikan manusia dan alam tapi juga mengalihkan dari pengelolaan SDA yang memberi pemasukan besar. Seharusnya pemerintah lebih fokus pada pengelolaan SDA untuk memenuhi kebutuhan rakyat, pemasukannya bisa dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan proyek pariwisata hanya akan mengutungkan para pemilik modal, rakyat hanya menikmati recehan dan remah-remahnya.  Keputusan ini membuktikan kerakusan pemerintah yang terpilih dalam sistem demokrasi. Apapun dilakukan demi meraup pundi-pundi rupiah yang hanya dinikmati segelintir orang. Rezim rakus, kebijakannya berpotensi memberangus habitat makhluk hidup.

Keputusan untuk menjual proyek wisata di Pulau Komodo adalah bukti rusaknya dasar kebijakan dalam sistem demokrasi, lingkungan tak dipedulikan, halal haram diabaikan demi mengejar keuntungan materi semata. Memang kebijakan yang bisa dimaklumi apalagi saat kondisi pandemi, pemerintah sudah mulai kelimpungan, selain menambah utang juga menjual semua potensi yang dimiliki. Wajar, solusi yang menyisakan permasalahan sudah bawaan dalam sistem demokrasi seperti saat ini. Beda halnya dengan pengaturan Islam. Islam mengatur tentang wilayah konservasi (hima). Hima adalah wilayah khusus yang ditetapkan negara untuk keperluan perlindungan hewan dan tumbuhan. Bahkan terlarang memburu atau menebang pohon dikawasan hima. Negara juga tidak mengijinkan semua pihak merusak fungsi hima. Tidak boleh mengubah hima hanya demi materi belaka. Sedangkan dalam urusan pemasukan yang menjadi sumber pendapatan negara, kebijakan yang diambil adalah dengan pengelolaan SDA, salah satunya yang merupakan kepemilikan umum, haram SDA dieksploitasi oleh swasta atau individu. Tidak boleh merusak lingkungan dan hasilnya pun semata demi kepentingan seluruh rakyat bukan segelintir golongan.

Fokuslah Pada Kenikmatan

Manusia hidup pasti tak terlepas dari masalah. Meski sedikit, meski kecil, masalah dan ujian pasti ada, karena memang begitulah hidup.

Maka ketika menemui masalah harusnya sudah tertancap kuat, bahwa ini adalah bagian dari dinamika hidup. Tinggal menjalani, menghadapi, menyelesaikan atau bahkan cukup diabaikan. Tak perlu merasa menjadi manusia yang paling sengsara di dunia.

Begitu pula dengan kenikmatan, terkadang manusia merasa nikmat itu mudah dihitung, merasa tidak banyak mendapat kenikmatan, bahkan bisa jadi iri dengan kenikmatan orang lain.

Jika manusia hidup pasti ada masalah, maka tak jauh berbeda, manusia hidup juga diberikan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun memang terkadang ada yang kurang puas, ada yang terus meminta, meminta dan meminta lagi. Atau bahkan protes, mengeluh dan iri. Jika demikian wajar ketika telah mendapatkan kenikmatan masih saja merasa hidup tanpa kenikmatan.

Bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan, manfaatkan untuk semakin mendekat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah. Begitu pula saat ada masalah. Sabar, ikhlas, berusaha mencari solusi dan tawakal.

Semoga di saat nikmat didapat kita semakin taat, dan saat masalah menyapa usaha juga semakin kuat, menjalani semua dengan ikhlas, terus mengingat dunia hanya sementara dan akhirat kekal adanya.

Menulis ini saat mengingat ada banyak kenikmatan yang telah diberikan, meski masalah  selalu ada. Di saat berpapasan dengan mereka yang tak bisa melihat namun terus semangat dalam kehidupan.

Pare, 25 November 2020

Teruntuk Para Jomblo

 

Bukan untuk mensupport agar para jomblo tetap pada statusnya, hanya ingin menasihati diri semoga selalu ingat, qadla Allah adalah yang terbaik untuk kita.

Selalu husnudzan, sedikit pun jangan terbersit bahwa Allah tidak adil karena hingga detik ini Allah belum juga memberi jodoh, selalu meyakini, qadla baik buruk dalam persangkaan manusia itu adalah yang terbaik, terimalah dengan sabar dan ikhlas.

Yakin  status jomblo bukan aib, justru harus selalu memanfaatkan status ini untuk terus berbuat baik, memberi manfaat terbaik kepada manusia, memberikan dedikasi optimal untuk agama Allah, terus memperbaiki diri, terus menambah ilmu, terus mendekat kepada Allah, hingga di saat terbaik nanti kita siap menerima jodoh kita, siap untuk terus bertahan dalam kebaikan, bahkan ketika menikah dan sesudahnya kita bisa menambah kebaikan, bukan malah sebaliknya.

Selagi masih ada waktu teruslah menuntut ilmu, teruslah memberikan ilmu, hingga saatnya nanti semua itu sulit direalisasikan karena ada segudang masalah rumah tangga yang bisa jadi membuat kita semakin sulit untuk menuntut ilmu, semakin sempit berainteraksi dengan orang lain.

Tak perlu iri dengan orang lain yang terlihat mudah bertemu jodoh, terlihat bahagia bersama pasangannya, yakin saja semua bisa bahagia asal selalu taat padaNya.

Isi waktu untuk kebaikan, untuk perjuangan. Ketika masih punya orang tua, manfaatkan waktu yang kita tak tahu sampai kapan diberikan untuk berbakti kepada orang tua. Berikan yang terbaik selagi orang tua masih ada, seringlah mengunjungi saudara, keluarga, kerabat, dan sahabat.

 Menambah ilmu apapun itu, seputar keluarga hingga ilmu agama. Belajar bahasa Arab, perbaiki bacaan Al Qur'an, tambah hafalan, jika kita bekerja pastikan hasilnya untuk bekal di akhirat.

Agar kelak ketika jodoh itu datang sudah tak ada alasan apalagi mengkambinghitamkan keluarga, merasa sibuk hingga hanya memberikan waktu sisa untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah atau bahkan melalaikannya karena alasan keluarga, naudzubillah. Ingatlah, pada saat Allah mempertemukan kita dengan jodoh kita, seharusnya kita semakin bersyukur, semakin mendekat kepada Allah, semakin semangat berjuang di jalan dakwah.

Terakhir, terus memohon kepada Allah, terus meminta kepada Allah agar diberikan jodoh yang mengantarkan kita bahagia dunia akhirat. Jangan menyerah, jangan merasa lelah, karena Allah Maha segalanya tak ada yang tak mungkin bagiNya

Kediri, 19 November 2020

Rapor Merah PJJ : Cacat Sistemik

 

Pelaksanaan Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) di tahun 2020/2021 sudah melewati penilaian tengah semester di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tentu bukan waktu yang singkat, mengingat PJJ juga sudah berlangsung sejak akhir tahun pelajaran 2019/2020. Dan hasilnya adalah rapor merah. Ya, rapor merah layak diberikan saat menilai PJJ, mengingat masalah yang terus mendera dunia pendidikan. Fakta di lapangan berbicara, tidak semua peserta didik mempunyai fasilitas PJJ dengan berbagai alasan. Dan hampir sebagian besar karena keterbatasan dana membeli fasilitas dan tidak sedikit yang terjangkau sinyal. Bahkan keironian terus mengiringi pelaksanaan PJJ. Kecelakaan saat mencari sinyal di tempat tinggi, ayahmencuri HP demi pembelajaran anaknya, siswa rela menjadi kuli demi membeli HP hingga bunuh diri karena tak sanggup menghadapi PJJ. Proses PJJ pun juga penuh dengan lika-liku, ketidakjelasan zona suatu wilayah, penilaian dan evaluasi belajar yang kevalidan hasilnya diragukan, hingga pendidikan yang jauh dari realisasi pembentukan karakter mulia untuk peserta didik. Ini masih sebagian kecil permasalahan seputar PJJ.  Belum lagi masalah dana, terutama disunatnya dana BOS di madrasah, juga kuota belajar yang belum dinikmati semua pelajar dan pengajar. Maka layaklah PJJ yang digawangi Kemendiknas dan Kemenag diberi rapor merah.

Rapor merah ini jelas karena kesalahan sistemik, dalam sistem pendidikan di negeri ini pendidikan tidak sepenuhnya ditempatkan sebagai bidang yang menjadi prioritas utama, jelas karena bukan lahan bisnis yang menjanjikan menghasilkan uang yang melimpah, bahkan bisa dikatakan menghabiskan anggaran menurut kacamata kapitalis, maka wajar kesungguhan untuk memberikan pelayan maksimal di bidang pendidikan pun patut dipertanyakan. Jika pun ada perhatian khusus malah sebaliknya, demi mencetak generasi berkarakater liberal, sejalan dengan ideologi kapitalisme yang mencengkeram pemikiran para pengelola negara. Dan ironinya lagi, kesempatan PJJ dalam suasana wabah ini tak luput dari sasaran kapitalisasi. Lihat saja bagaimana komersialisasi beberapa layanan belajar online dan penyediaan kuota internet, dan yang pasti lagi-lagi yang diuntungkan adalah para pemilik modal, rakyat hanya bisa gigit jari. Penyediaan layanan juga bukan karena kepeduliaan, namun lebih karena melanggengkan hubungan simbiosis mutualisme penguasa dan pengusaha. Akhirnya, tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pun sangat jauh api dari panggang. Sudahlah ilmu tak dapat, karakter generasi pun semakin amburadul, tak jelas kemana arahnya. 

Rapor merah ini akibat sistem yang batil. Menjadikan kebebasan dan materi sebagai pedoman, maka tak heran akan terus menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan sistemik pula. Dan satu-satunya system alternative yang layak untuk diandalkan hanyalah system pendidikan Islam yang berjalan sempurna dalam naungan system khilafah. Dalam sistem Islam, pendidikan adalah adalah kebutuhan mendasar bagi seluruh warga negara, maka penguasa akan mengerahkan seluruh tenaga agar semua mendapat pendidikan , dan tujuannyapun juga mulia, pendidikan untuk membentuk manusia berkepribadian Islam yang luhur, siap mewujudkan peradaban gemilang.

Tak perlu ragu, terus menyampaikan khilafah

 Sebuah pertanyaan, apa yang harus kami lakukan ketika di tempat kami kerja ada peringatan untuk tidak menyampaikan ide khilafah?

Itu adalah pertanyaan berdasarkan fakta di lapangan, di negeri mayoritas penduduk muslim. Sangat ironi memang. Hingga seorang muslim pun merasa bingung, padahal khilafah adalah ajaran Islam, seharusnya apapun yang terjadi tetap percaya diri mendakwahkan Islam. 

Dan memang itulah salah satu tujuannya, membuat muslim ragu, bimbang dengan slah satu ajaran Islam meski hanya sekadar menyampaikan. 

Tidak hanya untuk membuat umat bimbang, bahkan menjadikan umat alergi, takut dengan syariat Islam dan lebih jauh lagi, membuat umat menolak dan menentang dakwah khilafah. 

Jadi tak perlu bertanya lagi, teruslah berdakwah menyampaikan khilafah. 

Karena khilafah adalah janji Allah, kewajiban dan warisan Rasulullah saw. Tak perlu ragu mendakwahkannya. Terus dakwah hingga maut menjemput

Kediri, 31 Oktober 2020

Nekat Pilkada Di Tengah Pandemi, Demi Apa?

 

Komisi Pemilihan Umum sepertinya terus melangkah maju dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini, meski ada berbagai usulan agar pilkada ditunda, langkah persiapan penyelenggaraan pilkada tidak surut, bahkan meski dua ormas besar di negeri ini menyarankan agar pilkada ditunda. Memang tekat untuk terus menggelar pilkada sudah sejak jauh hari diwacanakan. Salah satunya oleh Menteri Dalam Negeri, “Pilkada Saat Pandemi untuk Cari Pemimpin Kuat Tangani Covid-19

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan Pilkada di 270 wilayah Indonesia yang dilakukan saat pandemi adalah untuk mencari pemimpin yang kuat menangani Covid-19. Penegasan itu dikatakan Mendagri saat Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kantor Gubernur Kalteng di Kota Palangka Raya, Minggu (19/7). "Pilkada yang saat ini di tengah pandemi adalah yang pertama dalam sejarah dan belum pernah dilakukan oleh pemerintah manapun sebelumnya," ujarnya. (mediaindonesia.com/19/07). Tentu alasan mendagri tersebut saat inisudah tidak relevan lagi. Saat ini kasus positif covid-19 tetus meningkat, kematiannya pun terus bertambah, bukannya terpilih pemimpin kuat, bias-bisa akan membuat kondisi semakin parah, pilkada bisa jadi menjadi kluster baru penularan covid-19. Bukan pilkada yang dibutuhkan, namun keseriusan pemerintah yang saat ini berkuasa yang dibutuhkan rakyat. Pemimpin baru belum tentu mempunyai kebijakan yang jitu, jika pun ada yang mempunyai ide pamungkas maka tetap bisa memberi masukan penanganan covid-19 meski belum berada di lingkaran kekuasaan. 

Belum lagi biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaran pemilu yang membengkak, pasti pembiayaan ini akan menguras kas yang ada. Bagaimana tidak membengkak, penyelenggaraan pemilu menuntut adanya penambahan TPs, secara otomatis akan menambah perangkat yang dibutuhkan. Lagi-lagi di sini rakyat harusnya bertanya, bukankah lebih bermanfaat jika dana digunakan untuk fokus menyelamatkan rakyat dari wabah, untuk menangani dampak langsung wabah. 

Alasan pilkada dibutuhkan untuk memilih pemimpin kuat adalah alasan klise. Sudah menjadi rahasia umum, proses pilkada baik bagi penyelenggara maupun kontestan bukanlah proses tanpa biaya, terutama bagi kontestan. Sejak awal tahapan, untuk menjadi bakal calon saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi saat menuju pilkada, pasti dibutuhkan dana besar. Maka tak heran pernah ada kepala daerah yang mengungkapkan bahwa gaji sebagai kepala daerah besarnya tak seberapa. Maka tak heran pula jika saat menjabat para kepala daerah berlomba untuk minimalmengembalikan modal atau membalas budi, tak berhenti sampai di sini, upaya menjalankan proyek demi pundia rupaiah yang masuk ke kantong pribadi pun kerap menjadi sarana untuk mengembalikan modal, tentu proyek yang menguntungkan kepala daerah, kroninya dan para penyokong modal. Sedangkang bagi penyelenggara, pilkada hanyalah alat untuk mengukuhkan suksesi pergantian kepala daerah ala demokrasi kapitalisme, alih-alih menghasilkan pemimpin kuat, pilkada saat ini hanya sebatas melanggengkan cengkeraman system demokrasi kapitalisme di negeri ini, dan jelas ini berbahaya, peilkada hanya alat legitimasi bagi pihak yang berkuasa, atas nama rakyat membuat kebijakan khianat kepada rakyat, namun menyenangkan para konglomerat yang siap berpesta pora menikmati proyek yang menanti.

Maka, sungguh tak layak pilkada serentak masih diselenggarakan di tengah pandemi apalagi diharapkan memberi solusi. Pilkada akan semakin menambah panjang rantai penularan covid-19, dan pilkada pun tak akan memberi solusi, yang ada hanya mewujudkan pemimpin yang meneruskan system kekuasaan oligarki. Penguasa yang berkolaborasi dengan kroninya demi kepentingan mereka saja, bukan kepentingan seluruh rakyat.

Merencanakan Kebaikan

 

Tugas belajar online suka - suka hari ini adalah merencanakan 10 kebaikan yang akan dilaksanakan

Dan mengirimkan 5 foto kebaikan yang telah dilakukan

Ada yang bertanya kegiatan pakai seragam apa tidak 

Memang dalam juknis tugas tidak menyebutkan pakai baju apa, alhamdulillah ada  yang bertanya. Begitulah murid MI masih butuh keterangan sejelasnya.

Tentang tugas hari ini, Sabtu di kelas saya tidak ada materi berkaitan pelajaran. Lebih banyak praktik, setor hafalan, evaluasi melalui VC grup bergiliran. Dan khusus hari ini merencanakan kebaikan.

Ya, kebaikan meski sebatas rencana dan niat insyaallah akan mendapat balasan sebagai catatan kebaikan, jika terealisasi maka akan mendapat pahala kebaikan jika dilakukan dengan ikhlas. Tentu saja ikhlas itu ada awalnya, pembiasaan melakukan kebaikan.

Setidaknya dengan merencanakan kebaikan, meski pada akhirnya tidak semua terlaksana sudah berencana dan berniat untuk berbuat baik, juga barangkali itu adalah rencana terakhir yang bisa dibuat, bisa jadi belum sempat melaksanakan maut sudah menjemput.

So, sudah merencanakan kebaikan apa saja hari ini?

Kediri, 19 September 2020

Daring yang Garing

 

Belajar daring kelas 6 hari ini pelajaran PPKn dan Bahasa Arab

Bahasa Arab masih membahas tentang waktu, fiil mudhorik dan fiil amr, alhamdulillah sudah selesai tinggal mengerjakan tadrib

Yang bikin kecut itu pas menyampaikan materi PPKn, bab nya adalah keberagaman kegiatan ekonomi.

Membahas jenis bidang usaha kegiatan ekonomi dan macam kegiatan ekonomi sih no problem

Giliran menerangkan mencintai produk dalam negeri yang bikin keki, sulit kasih contohnya, sulit cari fakta riil dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat apalagi bernegara

Lha wong seisi tas murid saja banyak yang made in luar negeri, lha wong toko serba empat puluh ribu saja banyak di Pare (yang hampir semuanya produk impor), apalagi contoh kebijakan negara, tambah pusing pale berbie dech, lha wong negara hobinya impor dan mengandalkan asing.

Daring yang garing, mencetak manusia hipokrit? Belajar sekadar formalitas ilmu saja, sebatas teori indah, namun realitasnya penuh masalah

Tapi saya sih woles, ngajar tetap pegang prinsip, tetap ngajak taat syariah, insyaallah hidup jadi berkah

Kediri, 18 September 2020

Dua ratus enam puluh delapan juta jiwa diurus semua

BLT, tunjangan buruh bergaji di bawah 5 juta, kuota untuk siswa. Itu menjangkau berapa penduduk Indonesia?

Berapa persen dari seluruh penduduk Indonesia?

Entahlah, nyatanya saya dan beberapa orang yang saya kenal tak dapat semuanya.

Sudahlah jangan mengeluh, jangan terus menuntut kepada penguasa, yang kreatif jadi rakyat. Pemerintah banyak urusannya jangan menuntut semua diurusi negara. Mungkin ada yang bilang seperti itu.

Ah...tanpa diingatkan kami rakyat sudah berjuang demi hidup, sudah berusaha sekuat tenaga menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sudah bertahan demi kehidupan yang semakin tertekan.

Tak usah menyuruh kami kreatif, tak usah menuduh kami hanya bisa berkeluh kesah, sudah banyak yang kami lakukan sebagai warga negara.

Namun, terlepas dari itu semua, ada kewajiban untuk mengingatkan bahwa penguasa itu memegang amanah untuk mengurusi rakyatnya, bahwa pemimpin itu menjadi pelindung rakyatnya. Negara tak boleh menuntut rakyat menyelesaikan kewajibannya namun abai memenuhi hak rakyat.

O...ya..lupa. Kita kan memang hidup di negeri kapitalis sekular. Negeri yang tak peduli dengan aturan Allah Sang Maha Pencipta. Menjadikan rakyat sebagai sapi perah, penguasa memposisikan diri sebagai regulator saja, hanya melihat dan bahkan memberi fasilitas kepada para konglomerat untuk mengerat kekayaan rakyat.

Negeri yang penguasanya tak punya kewenangan sejati yang ada hanya menjadi boneka dari pemilik modal.

Penguasa yang berkolaborasi dengan pengusaha, memposisikan hubungan rakyat dan negara sebatas relasi untung rugi, bukan memberi pelayanan semaksimal dan setulus hati.

Rasulullah Saw bersabda, «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» “Imam/Khalifah itu laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng.” (HR. Muslim)

Itulah peran negara yang seharusnya. Menjadi perissi, pelindung dan pengatur urusan umat.

Sebuah tanggung jawab berat untuk mengurus seluruh warganya, bukan segelintir saja.

Indah bukan jika ada khalifah yang memimpin khilafah

Ironi Negeri Demokrasi

 

Hari ini menambah daftar panjang bukti hipokritnya demokrasi. Kebebasan yang terus didengungkan lagi-lagi diingkari sendiri. Terbukti dengan langkah nekad rezim yang memblokir tayangan film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) yang tayang perdana hari ini. Padahal semua orang tahu, JKDN adalah film dokumenter sejarah saja, bukan film propaganda. Jelas seluruh tayangan berdasarkan bukti nyata. Namun tetap saja dipandang melanggar aturan, entah aturan yang mana.

Hipokritnya terlihat nyata. Tayangan yang jelas merusak bangsa dibiarkan namun tayangan edukasi diblokir sesuka hati. Sudahlah munafik alias hipokrit tambah tidak adil, lengkap sudah dzalimnya rezim.

Pemerintah harusnya fokus memblokir tayangan merusak yang tak bermanfaat bukan malah kurang kerjaan memblokir film sejarah. Atau jangan-jangan ini sebuah kesengajaan? Sengaja membiarkan rakyat buta sejarah? Dan sepertinya aroma kesengajaan ini tercium sangat kuat. Mengingat rekam jejak pemerintah yang berusaha menyembunyikan bahkan menstigma negatif ajaran khilafah.

Iya kesengajaan kan?

Sebelumnya pemerintah sengaja mencabut BHP HTI yang lantang mendakwahkan khilafah, kemudian merevisi ratusan buku dengan alasan memicu radikalisme, kemudian merevisi kurikulum PAI, menghilangkan kata khilafah dan jihad di semua buku sumber ajar.  Menghilangkan materi khilafah di pelajaran Fikih, membahasnya sebatas pelajaran sejarah.

Namun ternyata belum cukup juga dzalimnya penguasa. Hari ini dengan sengaja memblokir film dokumenter sejarah. Benar kesengajaan kan?

Mengapa?

Jelas karena mereka sadar eksistensi mereka terancam ketika khilafah tegak, kedzaliman mereka tak akan bertahan. Karena rezim paham Khilafah akan mempunyai kebijakan yang berseberangan dengan penguasa saat ini.

Saat ini, riba dipelihara nanti saat khilafah tegak dilarang, kemaksiatan dibiarkan nanti dilarang , penguasa korup sekarang bebas nanti diberantas, pajak menjadi penopang nanti hilang, SDA untuk konglomerat nanti semua dikembalikan untuk rakyat.

Intinya rezim sengaja mencegah bangkitnya kembali sistem yang merugikan kepentingan jahatnya, mereka berusaha mempertahankan kedzaliman dengan memfitnah khilafah.

Tapi lihat saja, usaha mencegah tegaknya khilafah ala minhajinnubuwwah pasti gagal total, jadi sia-sia saja semua yang telah dan yang akan dilakukan dalam rangka membendung perjuangan khilafah.

Khilafah pasti tegak dan pejuangnya akan terus bergerak. Dan ironi negeri demokrasi kan semakin memuncak, hingga hancur lembur karena kesalahan merek sendiri. 

Kediri, 21 Agustus 2020

Khilafah Tidak Akan Pernah Hilang Dari Sejarah

Upaya merevisi 155 buku yang menyampaikan materi khilafah dan jihad, juga upaya merevisi kurikulum Pendidikan Agama Islam hingga berbuntut tuntutan memusnahkan buku lama, tidak akan bisa menghilangkan fakta bahwa khilafah pernah ada dalam sejarah. Dan tidak akan membuat hukum wajibnya menegakkan khilafah menghilang, dan bahkan tidak akan berhasil menghalangi tegaknya khilafah.

Dan hari ini sedang viral di jagad nusantara, baik di dunia maya maupun dunia nyata, penayangan perdana film Jejak Khilafah di Nusantara. Sebuah film yang telah dikupas sejak awal Agustus lalu akhirnya akan tayang secara penuh. Film luar biasa hasil dari karya ilmiah seorang mahasiswa, tentu bukan film dengan skenario yang murahan, namun skenario yang telah lolos dalam ujian skripsi. Tak hanya itu, film ini juga menayangkan bukti nyata dari berbagai penjuru nusantara bahwa khilafah pernah ada dalam wilayah nusantara. Maka upaya untuk mengubur dan mengaburkan sejarah khilafah di nusantara pasti akan gagal total.

Film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) sesungguhnya hanya secuil bukti bahwa Nusantara tak bisa dipisahkan dari khilafah. Tak perlu jauh-jauh, hingga saat ini dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah pun dengan gamblang terpampang peran khilafah dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Buka saja  buku SKI kelas 6 MI. Di bab pertama sudah menyampaikan materi tentang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, beliau merupakan salah satu wali dari 9 wali yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Wali yang mendakwahkan Islam di Pulau Jawa bahkan hingga menyebar ke penjuru Nusantara.

Maulana Malik Ibrahim bukanlah orang asli Indonesia, beliau keturunan Arab sekaligus keturunan Baginda Nabi Muhammad saw. Beliau juga menikah dengan muslimah Champa yang saat ini menjadi wilayah Kamboja dn Vietnam. Maulana Malik Ibrahim tentu bukan seseorang yang iseng main ke Nusantara, atau sekadar mencari peruntungan dalam dunia perniagaan dan menjadikan dakwah sebagai sambilan.

Maulana Malik Ibrahim adalah utusan khilafah, membawa misi khusus untuk semakin mengenalkan Islam kepada penduduk Nusantara pada tahun 1392, yang jauh hari sudah terjalin hubungan antara khilafah dengan Nusantara.

Maulana Malik Ibrahim, juga bukan orang yang berdakwah tanpa visi dn misi jangka panjang. Beliau mengkader putranya, salah satunya adalah Sunan Ampel yang kelak menjadi punggawa berdirinya Kesultanan Demak, institusi resmi yang mengambil alih kekuasaan Majapahit, untuk selanjutnya menjadikan Islam tegak dalam bingkai pemerintahan, ini juga membuktikan bahwa Islam bukan sekadar agama ruhiyah, namun juga agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hal bernegara.

Jika ditulis, materi SKI kelas 6 MI tentu akan sangat panjang, akan ada banyak lagi bukti bahwa khilafah ada di Nusantara.

Agar tidak menambah panjang tulisan, maka sangat layak kita menonton penuh film Jejak Khilafah di Nusantara yang akan tayang hari ini pukul 09.00 WIB.

Tinggal duduk manis di depan HP atau laptop sambil ditemani secangkir minuman manis, keluarga, saudara dan juga ditemani secara virtual oleh seluruh kaum muslimin di penjuru tanah air.

Kediri, 20 Agustus 2020

20 menit menuju tayang perdana JKDN

Ikuti saja petunjukNya

Alhamdulillah
Laporan pengamatan pertumbuhan kacang hijau selama 6 hari.
Dengan bekal pesan suara dan petunjuk tahapan apa yang harus dilakukan

Kuncinya : ikuti saja petunjuknya, meski tak bertemu insyaallah pasti bisa melaksanakan.

Begitu juga dalam hidup, sederhana saja. Ikuti petunjuk hidup dari pembuat hidup kita, Allah SWT dan RasulNya . Al Qur'an dan Hadits. InsyaAllah pasti sukses, dunia dan akhirat.


Tidak perlu neko-neko bikin aturan sendiri atau malah sombong tidak percaya dengan aturan Tuhan seperti yang dilakukan orang kapitalis juga sosialis komunis.

Dan #Khilafah ada untuk bisa menerapkan petunjuk hidup kita, menerapkan aturan yng terdapat di Al Qur'an dan Hadits juga semu yang digali dari keduanya.

Belajar daring suka-suka tanpa kepedulian maksimal kemenag dan kemendikbud itu gimana rasanya, suka-suka gue mau ngajar apa 😔

Pelajaran BI laporan pengamatan, IPA perkembangbiakan generatif, AA asmaul husna Al muhyi

Kediri, 30 Juli 2020

Moderasi Kurikulum PAI Menyesatkan Generasi

Mulai tahun pelajaran 2020/2021, Kementerian Agama RI mulai memberlakukan Keputusan Menteri Agama (KMA) 183 tahun 2019. KMA ini menggantikan KMA 165 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Perubahan yang signifikan tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab ini menekankan pada pembentukan sikap moderasi dalam beragama, merevisi materi ajar tentang jihad dan khilafah. Dan alas an kementerian Agama dalam melakukan perubahan ini selalu saja klise, agar generasi yang tercetak dari madrasah menjadi generasi yang moderat dan siap membangun masyarakat modern yang sesuai perkembangan jaman. Benarkah Kementerian Agama mempunyai niat yang tulus demi generasi? Jawabannya jelas, tidak.
Moderasi Kurikulum PAI hanya akan menyesatkan generasi, materi jihad yang direduksi hanya sebatas keteladanan personal Rasulullah saw hanya akan membuat sosok Rasulullah sebagai teladan terbaik bagi umat manusia hanya pantas diambil dalah ranah personal saja, sosok  Rasulullah sebagai kepala Negara, sebagai panglima perang, sebagai pengobar semangat jihad hanya dijadikan romantisme sejarah yang tak layak dijadikan panutan karena membawa nilai yang bertentangan dengan pemikiran Barat yang dengan sengaja membuat umat Islam semakin jauh dari potret Islam kaffah. Jihad bermakna perang disingkirkan jauh-jauh karena dianggap memunculkan benih terorisme dan sikap intoleran. Kemudian tentang materi khilafah yang disembunyikan dari materi Fikih dan dialihkan menjadi bagian dari materi Sejarah Kebudayaan Islam juga bertujuan untuk membuat generasi semakin buta akan salah satu ajaran Islam, yaitu kewajiban menegakkan khilafah. Lag-lagi khilafah hanya diceritakan sebatas bagian dari sejarah, bukan sebagai syariat Islam yang wajib diperjuangkan. Tujuannya jelas, membutakan generasi dari konsep system pemerintahan warisan Rasulullah saw. Dan akhirnya generasi semakin asing dengan khilafah dan tujuan jangka panjangnya adalah generasi sama sekali tak merindukan kembalinya sistem terbaik ini, bahkan menjadi pembenci dan penghalang tegaknya khilafah.
Sedangkan sikap moderat yang diinginkan jelas bertentangan dengan pandangan Islam dan malah membuat kaum sekular bertepuk tangan. Sikap moderat yang sesuai arahan Barat adalah sikap yang menjadikan Islam sesuai perkembangan jaman, yang diinginkan diambil yang tidak sesuai diabaikan jika perlu dibuang jauh-jauh. Sikap moderat ini bertujuan menjauhkan umat Islam dari Islam kaffah. Jelas tujuan jangka panjangnya adalah menghalangi kebangkitan peradaban Islam yang akan tegak dalam naungan khilafah.
Dengan demikian, moderasi agama melaui kurikulum PAI dan Bahasa Arab tak boleh dibiarkan. Selain daram rangka mengukuhkan rezim sekular juga berbahaya untuk generasi. Kementerian Agama seharusnya meninjau ulang, jika perlu membatalkannya, bahkan jika diperlukan merevisi kurikulum agar bias mencetak generasi yang berkepribadian Islam, menguasai IPTEK dan generasi yang siap menyambut kegemilangan peradaban Islam dalam naungan khilafah. Jika kurikulum ini tetap dijalankan, maka menjadi PR besar bagi para pengemban dakwah ideologis, untuk terus menggencarkan dakwah menyampaikan Islam kaffah, tidak  menyembunyukan ajaran Islam sekecil apapun. Wallahu a’lam.


Nur Aini, S.Si
Guru Madrasah Ibtidaiyah
Tinggal di Pare Kediri Jawa Timur

Rakyat Tangguh, Potret Lepas Tangannya Penguasa?

Dalam rangka menindaklanjuti program New Normal Life salah satu tuntutan kepada rakyat adalah menjadi rakyat yang tangguh, maka dicanangkanlah Desa Tangguh, Pasar Tangguh, Terminal Tangguh, Stasiun Tangguh dan sebagainya. Namun jangan salah, penyematan kata tangguh tidaklah semanis harapan. Lagi-lagi ini hanya akal-akalan penguasa untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai pengurus urusan rakyat, program tangguh ini hanyalah kamuflase untuk menyibukkan rakyat dengan urusannya sendiri-sendiri.

Memang benar, program rakyat tangguh bertujuan membentuk kemandirian rakyat menghadapi bencana, namun program ini bukan karena kebaikan hati penguasa yang peduli kepada rakyatnya akan tetapi menjadi bukti penguasa yang sudah tak mampu menjadi pengurus rakyat, sehingga rakyat diminta mandiri melindungi diri sendiri. Sayangnya latar belakang lepas tangan penguasa mengurus urusan rakyat bukan karena penguasa berada pada titik terlemah sehingga tidak bisa berbuat banyak, tetapi ini memang menjadi tabiat penguasa yang menerapkan sistem kapitalisme sekular yang naik pada tampuk kekuasaan semata karena dukungan kaum oligarki. Maka tak heran, kepentingan rakyat tak dipikirkan namun kepentingan para pebisnis begitu diistimewakan. Lihat saja, untuk program yang bersentuhan langsung dengan keperluan penanganan dampak langsung pemerintah setengah hati mengucurkan dana. Giliran program yang dijalankan kroninya pemerintah dengan longgarnya mengucurkan dana.

Rakyat tangguh memang diperlukan, namun bukan berarti negara lepas tangan. Dalam Islam seorang muslim wajib menghindarkan dirinya dari bahaya, di sisi lain negara juga wajib menjamin keselamatan warganya. Dengan demikian sinergi rakyat dengan penguasa sebagai pengayom mudah terwujud, sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme sekular yang saat ini menjadi landasan kebijakan penguasa Indonesia. Relasi untung rugi menjadi pijakan sehingga pelayanan bukan karena kesungguhan hati. Oleh karena itu, yang dibutuhkan rakyat saat ini tidak hanya sekadar program yang indah didengar, nanti kebijakan nyata yang menjadikan kepentingan rakyat dan keterikatan terhadap hukum Allah menjadi pertimbangan utama, dan ini hanya akan terwujud dalam sistem Islam. Wallahu a’lam.

Nur Aini, S. Si
Pare Kediri Jawa Timu

Corona, Tahun Ajaran Baru Dan Masa Depan Anak

Salah satu wacana setelah penetapan  New Normal Life di tengah wabah corona adalah rencana masuk sekolah saat tahun pelajaran baru. Memang tidak masuk setiap hari, siswasecara bergilir tetap datang ke sekolah secara terjadwal. Jelas saja ini mengundang krontroversi di kalangan orang tua siswa yang sebagian besar masih khawatir dengan putra-putri mereka. Tidak hanya orang tua siswa, para pengamat dan pakar pun juga tak sedikit yang meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana ini, rencana yang jelas mempertaruhkan masa depan generasi.
Kekhawatiran para orang tua tentu bukannya tanpa alasan. Penetapan New Normal Life di saat kasus positif belum mencapai titik balik adalah langkah yang sangat nekat. Di saat pemerintah belum mempunyai formula tepat untuk membuat angka positif turuan malah membuat kebijakan yang beresiko menambah penularan. Dan ini pula yang akan menjadi resiko saat siswa masuk sekolah di tahun pelajaran baru nanti, tidak ada jaminan anak aman dari penularan corona. Tidak ada jaminan anak bisa mengganti masker sesuai ketentuan, mendapatkan lingkungan yang bersih, berada dalam pergaulan dan interaksi yang tidak membuat mereka tertular. Jika jaminan kesehatan anak dari tidak tertular tidak ada maka sama saja pemerintah telah membuat kebijakan yang mempertaruhkan kesehatan anak. Apalagi anak seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan penuh mengingat mereka belum mempunyai hak untuk mendapatan pelayanan terbaik, mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan keamanan dari segala hal yang membahayakan nyawa mereka. Jika langkah nekat ini diteruskan maka sama saja dengan mempertaruhkan masa depan bangsa karena anak adalah aset negara yang menjadi generasi penerus, pemegang estafet kepemimpin bangsa.
Langkah nekat pemerintah memasukkan anak saat sekolah di tahun ajaran baru memang bukan langkah mengherankan, yang jelas bukan semata demi memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, namun alasannya tidak jauh berbeda dengan alasan penetapan new normal life, yaitu untuk menggerakakan roda perekonomian. Lagi-lagi motif bisnis dan materi. Motif yag ental dengan kebijakan penguasa kapitalistis.
Di tengah pandemic corona, rakyat sejatinya menunggu kesungguhan pemerintah mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki untuk memikirkan keselamatan rakyat. Termasuk pula dalam hal pendidikan anak. Langkah yang bisa diambil diantaranya adalah pertama, memastikan kebutuhan pokok seluruh rayat terpenuhi, baik anak maupun orang tua. Sehingga fwarga sudah tidak lagi kesulitan memikirkan cara memenuhi kebutuhan mereka. Langkah ini bisa ditempuh dengan menjadwal ulang seluruh proyek, menata ulang anggaran, menjadikan kepentingan seluruh rakyat sebagai pertimbangan utama. Kedua, menyiapkan langkah khusus agar pendidikan anak tetap dipenuhi dengan tanpa menjerumuskan mereka pada resio penularan, yaitu dengan menyiapkan semua fasilitas, sarana dan prasarana pelaksanaan pendiikan online juga pendidikan bersama keluarga di rumah. Kedua langkah ini lebih aman bagi anak. Anak tetap mendapatkan haknya dan negara tetap memberikan pelayanan terbaik meski dalam suasana pandemi.

Ibadah Diminta Bubar Kegiatan Ekonomi Diumbar

Setelah memutuskan kebijakan yang plin-plan  melonggarkan arus trasnportasi, pemerintah kembali berulah dengan kebijakan yang inkonsisten, yakni dengan membatasi aktivitas di tempat ibadah namun melonggarkan kegiatan ekonomi. Himbauan untuk tidak melaksanakan ibadah di masjid terus diumumkan, namun ironinya kerumunan masa di toko besar apalagi di mall seolah dibiarkan. Baik pelonggaran trasnportasi dan pembiaran aktivitas ekonomi masyarakat namun membatasi aktivitas tempat ibadah sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa pemerintah sedang mengukuhkan posisi sebagai penguasa yang memegang teguh ideologi kapitalisme. Ideologi yang tegak atas sekularisme, dimana agama hanya formalitas belaka, tidak ada upaya serius untuk sekadar mengajak rakyat untuk taubat saat kondisi semakin gawat, yang ada malah mengejar materi, membuka keran kegiatan ekonomi selebarnya yang sejatinya bukan demi perputaran ekonomi rakyat, namun demi konglomerat.
Tidak hanya menunjukkan jati diri sebagai penguasa sekular, posisi pemerintah yang hanya sebatas sebagai regulator juga merupakan bukti ciri penguasa kapitalistis, tidak memberikan pelayanan terbaik dan maskimal atas urusan rakyat, hanya sebatas regulator yang nyatanya berlepas tangan atas urusan rakyat. Bukannya bertanggungjawab melindungi nyawa rakyat, pemerintah malah membiarkan rakyatnya berjibaku sendiri untuk bertahan dari virus sekaligus berjuang untuk bertahan hidup. Sungguh ironi, penguasa yang katanya dipilih rakyat dan ada untuk kepentingan rakyat keberadaannya malah membuat rakyat semakin sekarat. Semestinya pemerintah sadar, pelonggaran kegiatan ekonomi merupakan langkah yang tidak akan mengantarkan solusi apalagi ditambah dengan pembatasan kegiatan ibadah, sudahlah rakyat sengsara tak dapat menikmati suasan ibadah pula. Tidak mendapat dunia sekaligus akhirat. Nasib rakyat benar-benar dipertaruhkan oleh pemerintah.

Saatnya pemerintah menunjukkan itikad baik menyelesaikan wabah corona ini dengan cepat dan tepat. Dimulai dari komitmen menghentikan kebijakan kapitalistis, menjamin kesehatan rakyat dengan memberikan pelayan terbaik dan murah untuk rakyat yang sakit serta tenaga medisnya. Menjamin keamanan dan kesehatan warga yang sehat. Tegas membatasi gerak masyarakat namun siap mencukupi kebutuhan seluruh rakyat. Sehingga yang sakit tertangani, cepat sembuh dan tidak menularkan. Sedangkan yang sehat tidak tertular dan bisa berperan membantu apapun yang mungkin dilakukan agar setiap warga tak terabaikan haknya.  Berikutnya berusaha memperbaiki kebijakan dengan menjadi syariah kaffah sebagai pijakan. Kebijakan yang telah diambil saat ini tak pelak hanyalah kebijakan kapitalistik sekular yang hanya menguntungkan segelintir pemilik modal. Saatnya pemerintah mengambil lankgah perubahan yang dianggap tidak popular dalam kancah perpolitikan internasional, yaitu menerapkan Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, menjadikan Islam sebagai standar atas semua kebijakan, tidak hanya wabah corona yang terselesaikan akan tetapi seluruh permasalahan akan mendapatan solusi, dan hidup pun akan menjadi berkah. 

Ramadhan Di Pare (2)

Ramadhan di Pare tahun lalu menjadi ramadhan yang istimewa : Ramadhan Di Pare . menyambut ramadahan dengan tarhib keliling beberapa ruas jalan sambil menyiarkan Islam dan mengenalkan panji rasulullah. Namun ramadhan tahun ini dipenuhi dengan suasana yang memprihatinkan karena wabah corona. Tak ayal, Pare seolah menjadi kota mati. Pare yang biasanya sangat ramai dengan keberadaan pendatang yang kursus di Pare, begitu sepi sejak tanggal 24 Maret 2020. Ya, sudah 2 bulan ini sepi menjadi teman kami di Kampung Inggris. Entah bagaimana ke depan, kapan Pare ramai kembali masih abu-abu. Mengingat kasus di Kabupaten Kediri semakin bertambah, mengingat kebijakan pemerintah yang sama sekali tak menunjukkan keadaan semakin membaik.

Namun seperti biasa, apapun yang terjadi, apapun suasananya ada sesuatu yang tetap akan terjaga. Suasana ibadah dan perjuangan menegakkan khilafah, apalagi di bulan ramadhan, bulan istimewa. Tetap memaksimalkan usaha untuk merealisasikan target ibadah personal apalagi dalam kondisi lebih banyak di rumah saja, meski tetap saja masih mengulang kesalahan yang sama, akhirnya target tak tercapai semua. Namun tetap ada rasa bahagia, meski dalam suasana duka ada banyak kajian yang tetap bisa diikuti, setidaknya suasana menuntut ilmu tetap terjaga, setidaknya masih bisa bersama menikmati majelis para penghuni surga meski tak berada dalam tempat yang sama, tetapi berada dalam suasana yang sama. Bedanya hanya antara offline dan online. Ramadhan ini bagi kami tetap istimewa, masih bisa bersama dalah ruh jamaah. Ramadhan istimewa untuk terus menambah semangat dijalan dakwah dan tetap istiqamah di jalan perjuangan menegakkan khilafah.

Sedangkan perjuangan menegakkan khilafah, apapun keadaannya sama sekali tidak akan pernah berhenti, meski terus saja dipersekusi. Kriminalisasi terus dilakukan rezim, dan terakhir surat edaran penghapusan materi khilafah di pelajaran fikih dan penggantian penggunakan kata khilafah dan jihad pun sudah sampai ke madrasah. Namun sekali lagi menegaskan, perjuangan menegakkan khilafah tidak akan berhenti, apalagi dengan fakta hari ini dimana rezim semakin abai dengan urusan umat, maka perjuangan itu harus semakin digencarkan. WHF, PSBB, physical distancing bahkan dibatasi aktivitas di masjid (namun kegiatan di mall, bahkan di bandara meski ramai berdesakan terkesan dibiarkan) tidak membuat langkah perjuangan menyampaikan khilafah menjadi surut. Insya Allah selalu ada jalan untuk sebuah perjuangan.

Tetap optimis menyongsong hari esok, ramadhan boleh berlalu namun semangat ramadhan akan terus dijaga. Perjuangan menegakkan khilafah boleh dihadang namun khilafah pasti datang.

Pare, 23 Mei 2020 / 30 Ramadhan 1441

Pahala Di Depan Mata

Sebuah pesan masuk : “ Mbak saya sudah mengajukan ke pengadilan”
Dada terasa sesak membaca pesan tersebut. Setelah lama tak banyak bertanya bagaimana kabarnya tiba-tiba saja memberikan berita singkat.
Dan saya pun membalas : “Iya, semoga menjadi keputusan terbaik, mantabkan hati,yakin ada kebaikan menanti. “

Sebuah pesan singkat yang saya sudah paham maksudnya, pesan yang memberitahukan keputusannya untuk menggugat cerai suaminya. Dan jawaban saya pun berusaha untuk memberi dukungan tanpa keraguan. Berharap dia akan mendapatkan peluang pahala dengan keputusannya.

Padahal sebelum-sebelumnya ketika ngobrol selalu meminta untuk bersabar, perbaiki hubungan, perbaiki komunikasi, saling mengerti, berkomitmen untuk bersama berubah, ingat anak,selesaikan pemicunya, ingat keluarga besar, mohon kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, intinya sabar dan pertahankan pernikahan.
Sebagaimana dahulu memutuskan untuk menikah dengannya, tentu ketika akan mengakhirinya juga tidak boleh berpikir sesaat, benar-benar berpikir dengan kepada dingin dan pikiran jernih.

Memang bagi sebagian orang pernikahan dan perceraian bisa jadi adalah perkara biasa dalam kehidupan, atau malah bagi yang lainnya bisa jadi merupakan perkara luar biasa yang menjadi perubahan kehidupan. Namun tak perlu risau dengan sebuah keputusan. Jika dalam rangka melakukan sebuah kebaikan cukup mengingat peluang pahala apa yang menanti?

Iya, dengan mengingat peluang pahala yang bisa didapatkan maka keputusan akan lebih ringan untuk dilakukan. Tentu dengan tetap mengingat, bisa jadi pahala itu sulit didapatkan. Namun lagi-lagi, cukup sikapi dengan sederhana, jalani dengan keikhlasan, pastikan berada dalam tuntunan syariah, sabar menjalaninya dan yakin dengan pertolongan Allah.

Ini berlaku untuk semua kebaikan, berupa ibadah , hubungan dengan sesama, peluang amanah dan kebaikan lain dalam seluruh aspek kehidupan, kebaikan dalam rangka taat kepada Allah dan RasulNya dan kebaikan dalam rangka menjauhi kemaksiatan. Ingatlah, ada pahala menanti, iringi dengan kesabaran dan keikhlasan.

Pare, 8 Mei 2020